Gudeg.net- Keputusan untuk karantina wilayah atau lockdown pada saat kenaikan Covid-19 di DIY batal diambil oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Keputusan pembatalan tersebut karena Pemerintah Daerah (Pemda) DIY merasa tidak mampu untuk membiayai hidup rakyat bila lockdown diberlakukan di Yogyakarta.
Sultan mengungkapkan, jika kebijakan lockdown diambil akan sangat berat bagi pihaknya karena harus mengganti pendapatan rakyat dampak dari berhentinya ekonomi.
“Tidak ada kalimat lockdown, saya tidak kuat untuk ngeragati rakyat sak Yogya (membiayai rakyat satu Yogya),” ujar Sri Sultan seusai mneggelar rapat bersama Bupati dan Walikota di Kepatihan, Senin (21/6).
Hasil dari rapat tersebut Sultan memutuskan untuk memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro dengan lebih ketat.
Menurutnya, lockdown bukan salah satu keputusan yang tepat bila kebijakan itu tidak berlaku seluruh daerah di Indonesia.
“Kalau lockdown, semua orang Yogya harus berada di rumah, tidak ada yang boleh keluar tapi dari daerah lain seperti Jakarta atau Jawa Timur tetap masuk Yogya, terus arep ngopo (mau apa),” jelasnya.
Keputusan PPKM skala Mikro lebih ketat diambil orang nomor satu di DIY tersebut merupakan arahan langsung dari Pemerintah Pusat.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah pusat masih memilih untuk membangun perekonomian namun juga tetap berfokus pada penyebaran Covid-19. “Pusat tetap memikirkan keseimbangan ekonomi,” tambahnya.
PPKM skala Mikro lebih ketat nantinya akan berfokus pada memaksimalkan peran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam skala RT dan RW.
Sultan berharap, Satgas RT RW dapat menjadi benteng dari pergerakan atau mobilitas masyarakat serta penerapan protokol kesehatan (prokes) dari level bawah.
“Tentang pembatasan mobilitas dan kegiatan warga nanti mereka (Satgas RT RW) yang mengawasi. Karenanya Satgas harus cepat dibentuk di setiap Kalurahan,” harap Ngarsa Dalem.
Kirim Komentar