Perkumpulan LPMK Kota Yogyakarta Dukung Penataan PKL

PARA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG TERGABUNG DALAM ASOSIASI LEMBAGA PERWAKILAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) kota Yogyakarta mendukung kebijakan Pemerintah Kota dalam penataan PKL Angkringan karena warga kota berhak untuk mendapatkan situasi yang nyaman terutama PKL Angkringan di kawasan Malioboro yang selama ini terkesan semrawut. Dengan adanya peraturan daerah dari Pemkot untuk PKL, tentunya warga masyarakat Yogyakarta juga sepakat ikut mendukung aturan itu.

Kepada para PKL juga diminta menyadari bahwa dalam mencari nafkah dimohon tidak seenaknya sendiri tetapi juga mengikuti aturan main yang berlaku. "Kalau mau cari menang sendiri ya tidak benar sebab negara juga punya aturan," tukas Drs. Siswanto, MM Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta kepada wartawan. Lebih lanjut Drs. Siswanto mengungkapkan bahwa semuanya demi kebaikan dan Pemkot juga tidak mungkin mau njlomprongke atau mencelakakan karena bagaimana pun mereka itu adalah bagian dari masyarakat. "Teman-teman LPMK di lokasi itu ada pun sebenarnya sudah melakukan aksen untuk mengadakan suatu penataan," ucapnya.

Sementara itu, Fakhrudin anggota Asosiasi yang lain menambahkan bahwa Perda itu sendiri bertujuan untuk melindungi PKL itu sendiri. Kalau kita melihat dari undang-undang jalan berarti itu harus tergusur karena jalan itu tidak boleh untuk berdagang. Jadi Perda itu sudah bagus sekali, memindahkan pedagang dari barat ke sebelah timur dan ditata sehingga tidak lagi mengganggu pemakai jalan di Malioboro. Ditambahkan bahwa dari pengamatan LPMK ada sekitar 65 pedagang angkringan, dimana 13 orang bukan penduduk DIY, dan dalam penataan pun nanti akan ada bantuan prasarana dari Pemerintah Provinsi secara bertahap.

Drs. Sudjoko sekretaris Asosiasi menambahkan bahwa Perda PKL Nomor 26/2002 dan SK Walikota No 056/KD/1987 telah diuji publik dan disepakati bersama baik oleh paguyuban khususnya paguyuban MA --Malioboro Ahmad Yani-- tidak menjadi masalah. Cuma permasalahan terjadi dilapangan ketika akan dilaksanakan terjadi demo, menurut pengamatan LPMK seperti demo yang terjadi pada Kamis, 11 Februari 2004 disinyalir bukan murni dari nurani pedagang angkringan tetapi ada pihak-pihak lain berada dibelakang demo tersebut.