Ratusan Orang Terjaring Tak Miliki KTP dan Kipem

RAZIA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU IZIN PENDUDUK SEMENTARA (KIPEM) baru saja dimulai beberapa hari lalu dan menjaring 447 orang di 45 Kelurahan di Yogyakarta. Kelurahan tertinggi yang terdapat pelanggar terjadi di Kel. Tahunan dengan 21 orang dan terendah terdapat di Kel. Tegalpanggung dan Kel. Cokrodiningratan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, P Yatna Wardayanta BcHK kepada wartawan di ruangnya, Senin (30/08) siang. Operasi tersebut dilakukan langsung di lapangan dengan mendatangi rumah ke rumah. "Operasi ini bersifat represif non yutisi dengan membuat kesanggupan ngurus Kipem. Memang pada tahap lalu baru kita beri peringatan, namun pada razia berikutnya pada tiga bulan berikutnya akan kita tindak secara tegas," tukasnya.

Denda yang diberikan berupa kurungan maksimal 3 bulan dengan denda maksimal Rp 1juta. Razia tersebut mengacu pada Perda No.2 Tahun 2001 mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Tidak ada tempat yang mendapat perlakuan istimewa. Semua wilayah di Kota Yogyakarta tetap mendapatkan kesempatan razia. Lokasi tertentu seperti lokalisasi di Kota Yogyakarta, Yatna mengemukakan bahwa Sarkem juga tidak lepas dari razia pihak PPNS. "Kami tidak akan melihat lama atau tidak tinggal di Yogyakarta, yang penting bagi kami ketika ada operasi warga harus sudah mengantongi KTP atau minimal harus memiliki Kipem," ungkapnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi mahasiswa dan pelajar dari luar kota yang datang untuk melanjutkan pendidikan. Dalam kurun waktu 90 hari semenjak menginjak Yogyakarta, mereka harus sudah memiliki KTP atau Kipem.