FKN: Minimnya Peran Pemda bagi Kelangsungan Kraton

IRONIS KETIKA SEBUAH KRATON HARUS MENJUAL ASET BUDAYA untuk tetap mempertahankan hidupnya karena kekurangan dana. Walau merasa berat hati, hal tersebut tetap dilakukan hingga hampir menguras seluruh kekayaan historikal kraton agar keberadaan fisik maupun roh kraton tetap ada. Hal tersebut diungkapkan beberapa Sultan dalam Forum Festival Kraton Nusantara (FKN) IV di Hotel Garuda Sabtu (25/09) pagi.

Dihadiri oleh 40 Kraton seNusantara, forum hanya terjadi dalam dua tahun sekali dalam event FKN yang baru berumur 4 tahun. Dalam forum tersebut, menjadi sorotan utama adalah upaya atau peran pemerintah daerah (pemda) untuk mempertahankan eksistensi kraton setempat dan aset wisata yang ada di daerah masing-masing. Tampil sebagi pimpinan sidang, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto dari Kraton Yogyakarta dan Gusti Raden Ayu (GRAy) Koes Murtiyah dari Kraton Surakarta.

Munculnya rekomendasi dalam forum tersebut bagi pemda untuk membantu dalam mempertahankan aset wisata daerah yang dimiliki setelah menjalani dialog panjang selama puluhan menit. Sultan Kraton Serdang Tengku Lukman Sinar mengungkapkan bahwa tidak dapat dipungkiri mengenai peranan pemerintah daerah dalam memperhatikan aset wisata terutama kraton masih sedikit.

Hal serupa diungkapkan oleh Permaisuri Nita Budhi Susanti mewakili Raja Ternate Sultan Mudafar Syah SH. "Para Sultan dan Raja untuk menanggung biaya maintanance saja sudah susah, apalagi harus buat acara pagelaran seperti ini. Sehingga butuh dukungan dana lain yang tentunya berasal dari pemerintah daerah sebagai bagian yang satu dengan Kraton setempat," tukasnya disambut anggukan peserta forum.

GRAy Kus Murtiyah dari Kraton Surakarta yang biasa dipanggil Gusti Mung juga mengatakan bahwa pada jaman orde baru, Kraton yang masih bertahan dari perkembangan jaman kurang mendapat perhatian secara khusus dan dipandang sebelah mata. "Lembaga-lembaga budaya sekarang ini sudah sangat membantu untuk menghidupkan dan mengembangkan Kraton yang ada," ungkapnya.

Penjualan aset Kraton, baik dalam bentuk apapun namanya memang tidak bisa dihindari oleh pihak intern Kraton jika tetap memperhatikan kelangsungan hidup sebuah kerajaan. Juga menjadi penyesalan tersendiri ketika kraton yang bangunannya sudah reok dan hampir menjadi bagian dari cerita rakyat saja tidak menggugah pemerintah daerah dalam menanggapi secara serius. "Semoga dengan adanya kesepakatan bersama ini bisa membantu kraton-kraton yang sedang mengalami masalah pendanaan," ujar Sultan Syarif Abubakar bin Syarif Machmud Alkadrie sebagai Sultan Istana Kadriah IX.

Mengambil kembali manuskrip atau aset Kraton yang sudah dijual menurut beberapa sultan maupun raja memang selalu mengalami kendala. Mulai dari harga yang lebih tinggi dari harga yang dijualkan sebelumnya atau harus mengalami tawar-menawar karena sudah pindah nama ke personal dan bukan milik kerajaan atau kraton. "Kalau yang beli adalah kolektor, tentunya tidak bisa dibayangkan harga yang akan diberikan kepada pemilik awal benda pusaka tersebut, itu yang membuat pusing kraton ketika pendanaan sudah teratasi dan hendak mengumpulkan kembali manuskrip atau benda pusaka yang lain," tukas Lukman Sinar.