Pelestarian Kawasan Budaya Butuh Perhatian Khusus dari Pemkot

PEMERINTAH KOTA JOGJA SAAT INI DIRASA KURANG PERHATIAN PADA URBAN HERITAGE dan kelestarian budaya terutama bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda, Inggris dan juga komunitas Cina. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Jogja Heritage Society Titi Handayani. Pihak Pemkot, menurut Titi, seharusnya memiliki sebuah lembaga khusus untuk mengurusi masalah arsitektur kuno yang ada di Kota Jogjakarta.

Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi punahnya bangunan kuno bersejarah tersebut. Bahkan, menurut Titi masalah pelestarian kawasan budaya ini perlu dituangkan dalam aturan tertulis termasuk yang mengatur secara detail. "Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan punahnya bangunan-bangunan kuno di Kota Jogjakarta," tukasnya.

Tiga hal tersebut yaitu minimnya perhatian-perhatian Pemkot terhadap pemilik dari bangunan-bangunan tua tersebut. "Misalnya tidak dibebaskannya masalah pembayaran pajak padahal untuk merawat bangunan itu, pemiliknya harus mengeluarkan biaya yang besar," tambahnya.

Perhatian kedua yang perlu dikaji dengan baik berupa minimnya pengetahuan dan sikap empati dari dinas terkait di Pemkot untuk melestarikan bangunan-bangunan tersebut. "Yang ketiga adalah perubahan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan bangunan-bangunan tersebut dipakai untuk kegiatan yang bersifat profit sehingga mereka melakukan pemugaran kembali," ujarnya.

Titi menambahkan, Pemkot harus cepat menindaklanjuti hal tersebut. "Bila tidak menginginkan bangunan-bangunan kuno bersejarah tersebut hilang keasliannya atau bahkan menjadi punah kita perlu aturan main untuk tetap melestarikannya," terangnya. Proses pembuatan aturan tersebut tentunya juga harus didukung oleh dukungan baik material maupun non material untuk memberikan masyarakat yang memiliki bangunan kuno untuk tetap mempertahankannya.