Selasa (05/09) siang yang terik di kawasan Lempuyangan, tampak dari pinggir jalan
anak-anak sekolah dasar sedang belajar di bawah tenda terpal. Sambil sesekali
mengipas-ngipaskan buku tulis dan menyeka keringat di badan, mereka tetap berusaha
mengikuti pelajaran dari Ibu guru yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB dan baru
akan selesai sekitar pukul 13.00 WIB. Di bawah tenda berukuran 10 x 5 meter itu,
terdapat kelas tiga dan kelas empat yang secara bersamaan sedang melangsungkan
kegiatan belajar mengajar (KBM).
Sudah lebih dari empat bulan, KBM di SD Langensari Lempuyangan tersebut terpaksa diadakan di ruang terbuka. Gedung sekolah yang masih berdiri pun jelas kelihatan tak dapat dijamin kekuatan dan keutuhannya. Sewaktu-waktu, gedung yang hancur pada bagian atap dan struktur bangunan tersebut dapat saja rubuh bila ada goncangan gempa yang cukup kuat. Maka dengan sangat terpaksa, kegiatan belajar mengajar diselenggarakan di luar gedung.
"Akhir bulan September ini, mas, gedungnya mulai diperbaiki oleh pemkot," ujar salah seorang guru kepada GudegNet di ruangan darurat untuk ruangan guru yang juga beratapkan terpal. "Ruangan guru" tersebut hanya dilengkapi dengan sebuah televisi berwarna ukuran 14 inchi dengan beberapa kursi dan satu buah meja di tengah ruangan. Tidak terdapat satu pun kipas angin yang tersedia untuk menghela terik panas di bawah terpal. Namun hingga memasuki bulan Oktober 2006, belum terlihat aktivitas pembangunan dan perbaikan gedung SD Langensari.
SD Langensari hanyalah salah satu SD dari sekitar ribuan sekolah dasar di Jogja. Predikat Kota Pelajar yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk saat ini tidak lagi dapat diandalkan. Pasalnya gempa bumi 27 Mei yang lalu merusakkan ribuan gedung-gedung sekolah dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Sebelum bencana gempa bumi, Jogja adalah pusat penting pendidikan di Indonesia, dengan terdapatnya banyak sekali universitas, sekolah menengah, dan sekolah dasar. Prestasi pendidikan di Jogja berada di atas rata-rata nasional yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta, kejuruan, dan sekolah yang disupervisi oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
Di Kabupaten Bantul, sebagai wilayah yang mengalami dampak gempa paling parah,
terdapat lebih dari 500 gedung sekolah dasar yang rusak dengan kategori hancur
dan rusak berat. Bahkan data laporan awal tim gabungan Bapenas dan Pemda DIY menyebutkan
lebih dari 900 gedung sekolah (90%) di Bantul mengalami kerusakan dan kehancuran.
Pada sektor pendidikan, kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun untuk bangunan
dan Rp 58,8 miliar untuk peralatan pendidikan. Di Jogja, sekitar 2.155 fasilitas
pendidikan, dari gedung hingga peralatan KBM mengalami kerusakan dan hancur sehingga
tidak dapat dipergunakan lagi.
Pada umumnya, mutu dan kelayakan bangunan merupakan aspek utama yang menyebabkan tingkat kerusakan menjadi tinggi. Bagaimana tidak, hampir seluruh bangunan Sekolah Dasar di pedesaan dibangun pada sekitar tahun 1970-an dengan dana INPRES. Maka dari itu, meskipun masih banyak gedung-gedung sekolah di Yogyakarta yang berdiri, khususnya gedung sekolah dasar, Pemerintah melalui pihak yang bersangkutan tidak mengijinkan beberapa gedung sekolah yang memang tidak layak lagi untuk dipergunakan lagi.
Tindakan cepat harus dilakukan guna menghindari kerusakan dan kerugian yang lebih
besar dengan memastikan terlebih dahulu keamanan siswa secara fisik dan mental.
Observasi di lapangan mengindikasikan bahwa sejumlah sekolah, meskipun tampak
aman, telah mengalami kerusakan parah yang tidak terlihat yang dapat berbahaya
bagi anak-anak sekolah. Karena banyaknya gedung sekolah yang berumur lebih dari
35 tahun dan tidak lagi memenuhi standar keamanan terhadap gempa bumi, rekonstruksi
menyeluruh harus diprioritaskan di atas perbaikan dan rehabilitasi. Namun juga
perlu diperhatikan bahwa proses rekonstruksi tersebut harus memungkinkan semua
siswa mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas sekolah secara adil dan merata.
Kirim Komentar