Disamping masalah bantuan logistik, sandang dan obat-obatan yang hingga hari masih disalurkan baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan perorangan; pembersihan dan inventarisasi bangunan yang rusak dan roboh harus menjadi prioritas pemerintah yang merupakan pekerjaan rumah yang telah menunggu untuk dikerjakan.
Banyaknya bangunan yang rusak akibat gempa Jogja, baik rusak ringan, berat ataupun roboh mau tidak mau harus mendapatkan perhatian dan solusi dari Pemerintah dalam hal ini Bakornas (Badan Koordinasi Nasional). Perhatian ini tidak cukup hanya dengan iming-iming jumlah nominal yang dari beberapa hari lalu telah diumumkan oleh Bakornas. Koordinasi dan kinerja yang jelas dalam rencana rekonstruksi merupakan hal yang lebih penting yang harus dipikirkan oleh Pemerintah.
Hingga kini, validitas data yang ada tentang jumlah bangunan yang rusak dan roboh masih dipertanyakan. Masing-masing sumber mempunyai data yang relatif berbeda dalam hal perhitungan jumlah bangunan yang mengalami kerusakan. Proses penghitungan semestinya dapat dilakukan oleh masing-masing daerah terkecil dalam hal ini mungkin dapat dilakukan oleh masing-masing posko ditiap dusun. Dari data terkecil tersebut akan dapat diketahui rekapitulasi data valid pada tiap dusun, kecamatan hingga kabupaten di Yogyakarta. Inventarisasi bangunan sepatutnya dapat lebih cepat agar rencana dan proses rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat pula.
Setelah proses inventarisasi selesai, proses selanjutnya adalah proses rekonstruksi bangunan yang rusak dan roboh. Proses ini tentunya juga membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Proses pembersihan pada tiap bangunan di daerah yang mengalami kerusakan rata-rata memerlukan alat berat yang relatif tidak mudah untuk didatangkan baik karena jumlah yang terbatas maupun area yang tidak mudah untuk dijangkau.
Kirim Komentar