Bencana gempa yang terjadi di Jogja dan sekitarnya pada hari Sabtu (26/05) pagi (pk 05.55 WIB) paling tidak telah mengingatkan kembali bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak belajar dari pengalaman bencana tsunami di Aceh dan Nias beberapa tahun yang lalu. Hal ini dikeluhkan oleh Dr. Lipur Riantiningtyas, Spf kepada GudegNet di kantor Instalasi Kedokteran Forensik RS Dr. Sardjito Yogyakarta, Senin (29/05) malam.
"Saya bilang nggak belajar karena hari ini (Senin -red) pihak rumah sakit tidak dapat berkomunikasi dengan pihak pemerintah atau BAKORNAS untuk masalah bencana. Kami hanya menerima korban dan korban," cetus Dr. Lipur sambil menyelesaikan entri data Victim Identification Procedure.
Dissaster Management di Indonesia memang belum ada, akan tetapi protab untuk penanganan korban bencana sudah ada, terutama di kalangan rumah sakit, jelas Dr. Lipur. Secara internal, pihak rumah sakit tidak mengalami kendala yang mendesak untuk penanganan korban, hanya saja koordinasi eksternal dengan pihak Dinas Sosial, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah atau Provinsi yang dilihat kurang. Hal ini menimbulkan permasalahan penanganan korban meninggal yang menumpuk di beberapa rumah sakit, termasuk RS Dr. Sardjito. Hingga Selasa (30/05) pagi ini masih ada sembilan korban meninggal yang belum dikenal dan kondisinya telah membusuk sehingga menyulitkan penanganan identifikasi jenazah yang lain.
Dalam keadaan bencana seperti gempa Jogja dan sekitarnya ini, seharusnya sudah ada Incident Command System (ICS) yang berada di bawah BAKORNAS sebagai Pos Pengendali. Selain itu juga seharusnya dibuat divisi Ekstrikasi, Perawatan, Transportasi, Staging, Pendukung, Triage, dan terakhir Safety Officer.
Dengan adanya kejelasan pos pengendali, semua informasi dan bantuan dapat berada di bawah satu payung yang baik dan benar. Tidak seperti saat ini di Jogja dan sekitarnya, begitu banyak mobil berplat merah dan bendera-bendera partai berkibar di jalanan menuju lokasi bencana .. akan tetapi distribusi logistik sangat parah. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa 1 bungkus mie instan terpaksa dikonsumsi untuk 4 orang pengungsi? Tidak adanya ICS menimbulkan kekacauan di berbagai wilayah bencana dan kategorial penanganan bencana.
Semua pihak seakan-akan menjadi peduli dan punya kapasitas tinggi dalam menghimpun dana uang dan bantuan barang. Akan tetapi, hingga Selasa sore hari ini, daerah-daerah terpencil masih sangat kekurangan bantuan sementara persediaan logistik mereka semakin menipis.
"Perlu banget koordinasi yang jelas dari BAKORNAS!" seru Dr. Lipur sembari mengakhiri perbincangan dengan GudegNet.
Kirim Komentar