Setelah membebaskan biaya pungutan bagi siswa SD dan SMP di Kota Yogyakarta, pada 2015 mendatang Pemkot berencana menggratiskan layanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Yogyakarta tanpa syarat dan ketentuan tertentu.
Sebagai target jangka pendek, 80 persen warga Kota Yogyakarta akan bisa menikmati fasilitas tersebut pada 2010 dengan metode yang dikatakan mirip dengan asurasi.
"Metode yang diterapkan mirip asuransi kesehatan. Warga akan mulai menikmatinya pada 2010 mendatang," ungkap Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Kusminatun di Balaikota, Jumat (23/1).
Kusmiatun mengatakan, saat ini Jamkesda sedang mempersiapkan layanan kesehatan gratis untuk semua warga melalui program yang disebut universal coverage atau jaminan kesehatan semesta. "Prinsipnya adalah menabung di kala sehat dan hemat di kala sakit," ujarnya.
Masyarakat nantinya akan membayar premi sesuai kemampuan dengan nilai maksimal Rp 10 ribu perbulan perorang. APBD Kota Yogyakarta menyediakan subsidi pembayaran premi 25 persen sampai 50 persen. Subsidi ditetapkan secara bertingkat (gradasi) sesuai kemampuan masyarakat. Sedangkan jaminan pembiayaan kesehatan yang bisa diperoleh meliputi perawatan dasar dan rawat inap.
Hingga akhir 2008, Jamkesda sudah mencakup 47 persen warga Yogya, antara lain waraga miskin, pengurus RT dan RW, serta guru tidak tetap. Dana yang disediakan Rp 3,6 miliar, penyerapan hingga 20 Desember 2008 sekitar 60 persen. Sedangkan mulai tahun 2009, cakupan diperluas, salah satunya untuk anggota gerakan Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe), antara lain siswa SD hingga SMA dan SMK. Dengan masukan anggota Sego Segawe, cakupan Jamkesda sudah hampir mencapai 60 persen.
Lebih lanjut Kusmiatun memaparkan, mulai pertengahan tahun 2009, cakupan kembali diperluas untuk seluruh warga di 5 kecamatan percontohan yakni Pakualaman, Wirobrajan, Umbulharjo, Tegalrejo, dan Danurejan. Mengingat cakupannya diperluas, anggaran untuk jaminan kesehatan dari APBD Kota Yogyakarta tahun ini dinaikkan menjadi Rp 6 miliar.
Pakualaman dan Wirobrajan dipilih karena merupakan pengembang Desa Siaga. Sedangkan 3 kecamatan lain dipilih, karena di wilayahnya terdapat kelurahan percontohan penanggulangan kemiskinan terpadu antarinstansi.
Jika seluruh warga di 5 kecamatan tersebut sudah tercakup, sambungnya, cakupan Jamkesda keseluruhan sudah mencapai 80 persen. "Secara nasional itu sudah bisa dikatakan universal coverage. Tetapi untuk menuju 100 persen paling lambat bisa dicapai pada tahun 2015," katanya.
Sebagai target jangka pendek, 80 persen warga Kota Yogyakarta akan bisa menikmati fasilitas tersebut pada 2010 dengan metode yang dikatakan mirip dengan asurasi.
"Metode yang diterapkan mirip asuransi kesehatan. Warga akan mulai menikmatinya pada 2010 mendatang," ungkap Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Kusminatun di Balaikota, Jumat (23/1).
Kusmiatun mengatakan, saat ini Jamkesda sedang mempersiapkan layanan kesehatan gratis untuk semua warga melalui program yang disebut universal coverage atau jaminan kesehatan semesta. "Prinsipnya adalah menabung di kala sehat dan hemat di kala sakit," ujarnya.
Masyarakat nantinya akan membayar premi sesuai kemampuan dengan nilai maksimal Rp 10 ribu perbulan perorang. APBD Kota Yogyakarta menyediakan subsidi pembayaran premi 25 persen sampai 50 persen. Subsidi ditetapkan secara bertingkat (gradasi) sesuai kemampuan masyarakat. Sedangkan jaminan pembiayaan kesehatan yang bisa diperoleh meliputi perawatan dasar dan rawat inap.
Hingga akhir 2008, Jamkesda sudah mencakup 47 persen warga Yogya, antara lain waraga miskin, pengurus RT dan RW, serta guru tidak tetap. Dana yang disediakan Rp 3,6 miliar, penyerapan hingga 20 Desember 2008 sekitar 60 persen. Sedangkan mulai tahun 2009, cakupan diperluas, salah satunya untuk anggota gerakan Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe), antara lain siswa SD hingga SMA dan SMK. Dengan masukan anggota Sego Segawe, cakupan Jamkesda sudah hampir mencapai 60 persen.
Lebih lanjut Kusmiatun memaparkan, mulai pertengahan tahun 2009, cakupan kembali diperluas untuk seluruh warga di 5 kecamatan percontohan yakni Pakualaman, Wirobrajan, Umbulharjo, Tegalrejo, dan Danurejan. Mengingat cakupannya diperluas, anggaran untuk jaminan kesehatan dari APBD Kota Yogyakarta tahun ini dinaikkan menjadi Rp 6 miliar.
Pakualaman dan Wirobrajan dipilih karena merupakan pengembang Desa Siaga. Sedangkan 3 kecamatan lain dipilih, karena di wilayahnya terdapat kelurahan percontohan penanggulangan kemiskinan terpadu antarinstansi.
Jika seluruh warga di 5 kecamatan tersebut sudah tercakup, sambungnya, cakupan Jamkesda keseluruhan sudah mencapai 80 persen. "Secara nasional itu sudah bisa dikatakan universal coverage. Tetapi untuk menuju 100 persen paling lambat bisa dicapai pada tahun 2015," katanya.
Kirim Komentar