Menjelang pemungutan suara 9 April mendatang, Panwaslu DIY menghkhawatirkan adanya sejumlah titik rawan kecurangan pemilu. Kerancuan DPT, netralitas petugas KPPS, dan TPS yang kurang independensi ditakutkan dapat menimbulkan konflik."Ketidaknetralan petugas KPPS, misalnya, bisa dilihat dari dekatnya TPS di rumah atau halaman calon legisatif. Begitu pula jika ada TPS di asrama atau lingkungan TNI dan Polri," kata Ketua Panwaslu DIY Agus Triyatno di Kepatihan, Senin (06/04).
Senada dengan Panwaslu, Direktur Intelijen Keamanan Polda DIY, AKBP Sunarto mengatakan total 8.160 TPS yang ada di DIY, sebanyak 629 TPS dikategorikan rawan.
"Di Gunungkidul, misalnya, jarak antara TPS yang satu dengan yang lain sangat jauh. Apabila tidak dilakukan pengawalan bisa saja terjadi perampasan logistik," katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda DIY akan mengerahkan sebanyak 3.895 petugas kepolisian yang ditempatkan di TPS khususnya yang diindikasikan rawan. Selain itu 22.419 petugas Linmas dan anjing pelacak juga akan disiapkan.
Sementara itu KPU DIY menyatakan hari Minggu (05/04) adalah hari terakhir bagi KPPS mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C4) kepada seluruh pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 2.751.761 orang.
Bagi pemilih yang belum menerima C4 diberikan kesempatan meminta surat tersebut kepada Ketua KPPS setempat selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain.
Hari ini, Selasa (07/04) dan besok direncanakan akan didistribusikan bilik suara dan kotak suara ke seluruh TPS di DIY. Masing-masing TPS mendapat empat kotak dan empat bilik suara, serta dua bilik tambahan swadaya bagi pemilih difabel.
Kirim Komentar