Perkawinan anak perempuan yang telah berusia 16 tahun sepertinya mendapatkan dukungan dari Undang-undang Perkawinan, padahal Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) mensyaratkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
"Pada pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, perkawinan diizinkan jika wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perkawinan anak (dini) seolah justru dilindungi UU, padahal UUPA menjelaskan batasan umur anak adalah 18 tahun," kata Damai Pakpahan mewakili Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) di Gedung Penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (6/5).
Damai mengatakan, akhir-akhir ini pelanggaran terhadap hak anak terus saja terjadi karena longgarnya aturan yang ada. UUPA, bahkan Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), menurutnya tak juga mampu berbuat banyak terhadap perampasan hak anak.
"Seperti diketahui, kasus pernikahan di bawah umur antara Ulfa dengan Puji. Seharusnya negara mampu berbuat sesuatu agar ada efek jera terhadap pelanggar UUPA," tegasnya.
Dalam kesempatan pernyataan sikap bersama tersebut, JPY mendesak pemerintah untuk menolak perkawinan anak serta meminta DPR RI untuk mengamandemen UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan menggunakan perspektif kesehatan dan anak.
"Ini adalah awal dari perjuangan kami. Nantinya kami akan melakukan audiensi dengan pemerintah dan legislatif terkait dengan pernikahan anak," tambahnya.
Pernyataan sikap bersama Jaringan Perempuan Yogyakarta tersebut didukung oleh sejumlah LSM DIY yakni AKSARA, IHAP, JARIK, KPI, LKiS, LSIS, LSPPA, PKBI DIY, PLIP MITRA WACANA, PSB, Rifka Annisa, Rumpun Tjoet Njak Dien, SP KINASIH, YASANTI, dan Yayasan Pondok Rakyat.
"Pada pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, perkawinan diizinkan jika wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perkawinan anak (dini) seolah justru dilindungi UU, padahal UUPA menjelaskan batasan umur anak adalah 18 tahun," kata Damai Pakpahan mewakili Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) di Gedung Penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (6/5).
Damai mengatakan, akhir-akhir ini pelanggaran terhadap hak anak terus saja terjadi karena longgarnya aturan yang ada. UUPA, bahkan Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), menurutnya tak juga mampu berbuat banyak terhadap perampasan hak anak.
"Seperti diketahui, kasus pernikahan di bawah umur antara Ulfa dengan Puji. Seharusnya negara mampu berbuat sesuatu agar ada efek jera terhadap pelanggar UUPA," tegasnya.
Dalam kesempatan pernyataan sikap bersama tersebut, JPY mendesak pemerintah untuk menolak perkawinan anak serta meminta DPR RI untuk mengamandemen UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan menggunakan perspektif kesehatan dan anak.
"Ini adalah awal dari perjuangan kami. Nantinya kami akan melakukan audiensi dengan pemerintah dan legislatif terkait dengan pernikahan anak," tambahnya.
Pernyataan sikap bersama Jaringan Perempuan Yogyakarta tersebut didukung oleh sejumlah LSM DIY yakni AKSARA, IHAP, JARIK, KPI, LKiS, LSIS, LSPPA, PKBI DIY, PLIP MITRA WACANA, PSB, Rifka Annisa, Rumpun Tjoet Njak Dien, SP KINASIH, YASANTI, dan Yayasan Pondok Rakyat.
Kirim Komentar