Diberlakukannya sistem pendataan penduduk asli atau de jure serta de facto atau berdasarkan domisili diperkirakan akan meningkatkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan presiden 8 Juli mendatang di Kota Yogyakarta.
Diprediksi, mahasiswa dan pendatang adalah kalangan yang akan menambah DPS pilpres di Kota Yogyakarta yang pada pileg lalu berjumlah 329.695 pemilih.
Di samping itu, kemudahan persyaratan bagi pendatang juga menjadi faktor yang berperngaruh bagi pemilih yang pada pileg lalu tidak sempat mengurus kartu A5 karen dinilai berbelit-belit.
Anggota KPU Kota Yogyakarta Titok Hariyanto di kantor KPU, Senin (11/5) mengatakan, mahasiswa dan perantau di Kota Yogyakarta diberikan kemudahan untuk memilih dengan hanya menunjukan tanda identitas diri, seperti KTP, KTM, kartu pelajar atau passport dengan menghubungi petugas pemungutan suara (PPS) kelurahan setempat.
"Mereka tinggal mengisi surat pernyataan akan memilih di Yogya. Dan memberi kabar ke keluarganya untuk mencabut hak pilihnya di tempat asal. Mudah dan cepat, sehari jadi," katanya.
Adapun tanggal 11-17 Mei ini, menurut Titok, merupakan tahap validasi DPS. Hingga kini, pihaknya belum mengetahui total DPS di Kota Yogyakarta karena hasil DPS tersebut langsung direkap secara masing-masing oleh PPS di tingkat kelurahan.
Titok menambahkan, PPS juga masih membuka kesempatan bagi pemilih untuk didaftarkan dalam DPS hingga 17 Mei nanti. Menurut aturan, tahapan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden untuk kabupaten/kota baru dijadwalkan pada 18-24 Mei mendatang.
Pihak KPU juga berharap, usulan anggaran fasilitasi DPS kepada Pemkot Yogyakarta dapat segera cair dalam pekan ini seiring dengan sosialisasi validasi. Anggarannya sebesar Rp 100 ribu per RT dari total 2.522 RT.
"Kami sudah dapat kabar Rabu ini cair, naum belum tahu jumlanya berapa untuk satu RT," katanya.
Diprediksi, mahasiswa dan pendatang adalah kalangan yang akan menambah DPS pilpres di Kota Yogyakarta yang pada pileg lalu berjumlah 329.695 pemilih.
Di samping itu, kemudahan persyaratan bagi pendatang juga menjadi faktor yang berperngaruh bagi pemilih yang pada pileg lalu tidak sempat mengurus kartu A5 karen dinilai berbelit-belit.
Anggota KPU Kota Yogyakarta Titok Hariyanto di kantor KPU, Senin (11/5) mengatakan, mahasiswa dan perantau di Kota Yogyakarta diberikan kemudahan untuk memilih dengan hanya menunjukan tanda identitas diri, seperti KTP, KTM, kartu pelajar atau passport dengan menghubungi petugas pemungutan suara (PPS) kelurahan setempat.
"Mereka tinggal mengisi surat pernyataan akan memilih di Yogya. Dan memberi kabar ke keluarganya untuk mencabut hak pilihnya di tempat asal. Mudah dan cepat, sehari jadi," katanya.
Adapun tanggal 11-17 Mei ini, menurut Titok, merupakan tahap validasi DPS. Hingga kini, pihaknya belum mengetahui total DPS di Kota Yogyakarta karena hasil DPS tersebut langsung direkap secara masing-masing oleh PPS di tingkat kelurahan.
Titok menambahkan, PPS juga masih membuka kesempatan bagi pemilih untuk didaftarkan dalam DPS hingga 17 Mei nanti. Menurut aturan, tahapan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden untuk kabupaten/kota baru dijadwalkan pada 18-24 Mei mendatang.
Pihak KPU juga berharap, usulan anggaran fasilitasi DPS kepada Pemkot Yogyakarta dapat segera cair dalam pekan ini seiring dengan sosialisasi validasi. Anggarannya sebesar Rp 100 ribu per RT dari total 2.522 RT.
"Kami sudah dapat kabar Rabu ini cair, naum belum tahu jumlanya berapa untuk satu RT," katanya.
Kirim Komentar