Meski penataan kawasan alun-alun selatan dan utara masih
menimbulkan kontroversi, Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku perwakilan
keraton dan Gubernur DIY tetap akan melaksanakan program tersebut.
"Tetap jalan. Kan sudah ada pra designnya. Pokoknya sebelum tanggal 20 Maret nanti Pemprop dan Pemkot sudah mempresentasikan di kantor saya," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (2/3) usai melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Yogyakarta.
Sultan menambahkan jika penataan alun-alun ini tidak hanya seputar kawasan alun-alun selatan saja, namun juga termasuk alun-alun utara. "Kami hanya ingin menata saja, kalau mau berdagang di pinggir tidak masalah karena sudah disediakan. Tetapi yang di tengah alun-alun harus kosong," katanya.
Walikota Yogyakarta Herry Zudianto sendiri menanggapi keinginan keraton untuk mengembalikan fungsi alun-alun. "Intinya alun-alun adalah tempat interaksi sosial bukan kawasan ekonomi. Keinginan keraton inilah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kami," ujarnya.
Walikota yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya mengatakan jika hal itu bukan berarti menghilangkan semua pedagang di alun-alun.
"Pedagang sebatas kuliner dan berada di sisi luar alun-alun. Karena pedagang kuliner ini hanya bersifat pendukung interaksi sosial yang ada di alun-alun. Kalau penjual jasa wahana mainan, kereta-keretaan misalnya sudah beda lagi," ujar Aman.
Terkait dengan isu pemindahan pengelola wahana mainan ke kawasan lain, baik Wailkota maupun Kepala Bappeda enggan berbicara lebih rinci. "Pokoknya kami bertanggungjawab atas penataan sesuai dengan konsep keraton. Untuk masalah pemindahan kami belum bisa bicara. Kan sekarang ini juga masih proses dan juga kordinasi dengan provinsi," ujar Walikota.
"Tetap jalan. Kan sudah ada pra designnya. Pokoknya sebelum tanggal 20 Maret nanti Pemprop dan Pemkot sudah mempresentasikan di kantor saya," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (2/3) usai melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Yogyakarta.
Sultan menambahkan jika penataan alun-alun ini tidak hanya seputar kawasan alun-alun selatan saja, namun juga termasuk alun-alun utara. "Kami hanya ingin menata saja, kalau mau berdagang di pinggir tidak masalah karena sudah disediakan. Tetapi yang di tengah alun-alun harus kosong," katanya.
Walikota Yogyakarta Herry Zudianto sendiri menanggapi keinginan keraton untuk mengembalikan fungsi alun-alun. "Intinya alun-alun adalah tempat interaksi sosial bukan kawasan ekonomi. Keinginan keraton inilah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kami," ujarnya.
Walikota yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya mengatakan jika hal itu bukan berarti menghilangkan semua pedagang di alun-alun.
"Pedagang sebatas kuliner dan berada di sisi luar alun-alun. Karena pedagang kuliner ini hanya bersifat pendukung interaksi sosial yang ada di alun-alun. Kalau penjual jasa wahana mainan, kereta-keretaan misalnya sudah beda lagi," ujar Aman.
Terkait dengan isu pemindahan pengelola wahana mainan ke kawasan lain, baik Wailkota maupun Kepala Bappeda enggan berbicara lebih rinci. "Pokoknya kami bertanggungjawab atas penataan sesuai dengan konsep keraton. Untuk masalah pemindahan kami belum bisa bicara. Kan sekarang ini juga masih proses dan juga kordinasi dengan provinsi," ujar Walikota.
Kirim Komentar