Pembangunan proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) DIY belum menunjukan perkembangan yang pasti. Yang pasti adalah masalah yang harus dihadapi yakni pembebasan tanah yang ada di tiga kabupaten yang dilalui jalur proyek.
GUbernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan Pemerintah Propinsi akan memberikan bantuan, tapi menurutnya perlu diketahui bahwa proyek tersebut akan memakan dana yang besar.
"Belum ada keputusan tentang proyek ini. Pembicaraannya belum sampai ke pembangunan proyek maupun dana yang diperlukan. Kita hanya bicara bagaimana propinsi memberi bantuan, tetapi besaran bantuannya belum selesai dibicarakan," katanya usai bertemu dengan Bupati Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo, di Kepatihan Yogyakarta, Senin (22/03).
Menurut Sultan, proyek JJLS kemungkinan ditunda mengingat kemampuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait pembebasan tanah untuk keperluan tersebut. Bahkan Pemkab akan membutuhkan waktu sangat lama untuk pembebasan tanah warganya.
"Kemampuan pemkab untuk membebaskan tanah mungkin ada yang selesai dalam waktu 15 tahun. Gunungkidul bahkan perlu waktu 64 tahun," ujarnya.
Perlu diketahui, Kabupaten Bantul untuk keperluan projek JJLS sepanjang 17 kilometer memerlukan dana sebesar Rp 76 milyar. Sedang kemampuan Pemkab Bantul hanya sekitar 17 milyar dan perlu waktu tiga tahun. Sehingga diharapkan pemerintah pusat ikut menanggung biaya pembebasan tanahnya, mengingat JJLS tersebut merupakan jalan negara.
Senada dengan Bantul, Pemkab Kulon Progo juga kesulitan dalam hal pembebasan tanah. Kabupaten Kulonprogo sedikitnya harus membebaskan tanah warga yang terlewati JJLS sepanjang 23,3 kilometer, namun baru terealisasi sekitar 600 meter persegi. Dengan keterbatasan Pemkab Kulon Progo menyerahkan masalah tersebut kepada Pemprop DIY.
GUbernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan Pemerintah Propinsi akan memberikan bantuan, tapi menurutnya perlu diketahui bahwa proyek tersebut akan memakan dana yang besar.
"Belum ada keputusan tentang proyek ini. Pembicaraannya belum sampai ke pembangunan proyek maupun dana yang diperlukan. Kita hanya bicara bagaimana propinsi memberi bantuan, tetapi besaran bantuannya belum selesai dibicarakan," katanya usai bertemu dengan Bupati Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo, di Kepatihan Yogyakarta, Senin (22/03).
Menurut Sultan, proyek JJLS kemungkinan ditunda mengingat kemampuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait pembebasan tanah untuk keperluan tersebut. Bahkan Pemkab akan membutuhkan waktu sangat lama untuk pembebasan tanah warganya.
"Kemampuan pemkab untuk membebaskan tanah mungkin ada yang selesai dalam waktu 15 tahun. Gunungkidul bahkan perlu waktu 64 tahun," ujarnya.
Perlu diketahui, Kabupaten Bantul untuk keperluan projek JJLS sepanjang 17 kilometer memerlukan dana sebesar Rp 76 milyar. Sedang kemampuan Pemkab Bantul hanya sekitar 17 milyar dan perlu waktu tiga tahun. Sehingga diharapkan pemerintah pusat ikut menanggung biaya pembebasan tanahnya, mengingat JJLS tersebut merupakan jalan negara.
Senada dengan Bantul, Pemkab Kulon Progo juga kesulitan dalam hal pembebasan tanah. Kabupaten Kulonprogo sedikitnya harus membebaskan tanah warga yang terlewati JJLS sepanjang 23,3 kilometer, namun baru terealisasi sekitar 600 meter persegi. Dengan keterbatasan Pemkab Kulon Progo menyerahkan masalah tersebut kepada Pemprop DIY.
Kirim Komentar