Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan enam tempat relokasi untuk warga korban Merapi. Tempat penampungan sementara (TPS) tersebut diharapkan dapat menampung 2.348 kepala keluarga (KK).
Rencananya, pemerintah akan membangun enam TPS yakni Pagerjurang, Gondang Banjarsari, Kuwang, Plosokerep Cangkringan, dan TPS Plumbon Sindurmati, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Widjaja menyatakan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan pembangunan TPS, tapi masih harus menunggu kondisi Merapi normal," ujarnya Kamis (18/11).
Lebih lanjut Wisnu mengatakan, lokasi TPS tersebut relatif dekat dengan pemukiman masyarakat korban Merapi. Diperkirakan, untuk membangun shelter atau TPS tersebut diperlukan dana sekitar Rp 7 juta per unit.
"Kami tidak bisa memaksanya dan relokasi ditempatkan pada tempat yang sama dari asal desa yang sama, sehingga tidak terjadi konflik kalau digabung dengan warga desa yang berbeda," terangnya.
Sementara kepala Dinas PU, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rani Syamsinarsi mengatakan, relokasi yang disediakan tersebut adalah tawaran pada masyarakat, kalau warga tidak mau akan ditawarkan lokasi lain.
"Karena kita mempunyai cadangan lokasi yang cukup banyak, sehingga masyarakat akan diajak rembukan, namun yang diprioritaskan adalah yang enam lokasi tersebut, karena tanah juga baik dan subur," tuturnya.
Rencananya, pemerintah akan membangun enam TPS yakni Pagerjurang, Gondang Banjarsari, Kuwang, Plosokerep Cangkringan, dan TPS Plumbon Sindurmati, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Widjaja menyatakan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan pembangunan TPS, tapi masih harus menunggu kondisi Merapi normal," ujarnya Kamis (18/11).
Lebih lanjut Wisnu mengatakan, lokasi TPS tersebut relatif dekat dengan pemukiman masyarakat korban Merapi. Diperkirakan, untuk membangun shelter atau TPS tersebut diperlukan dana sekitar Rp 7 juta per unit.
"Kami tidak bisa memaksanya dan relokasi ditempatkan pada tempat yang sama dari asal desa yang sama, sehingga tidak terjadi konflik kalau digabung dengan warga desa yang berbeda," terangnya.
Sementara kepala Dinas PU, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rani Syamsinarsi mengatakan, relokasi yang disediakan tersebut adalah tawaran pada masyarakat, kalau warga tidak mau akan ditawarkan lokasi lain.
"Karena kita mempunyai cadangan lokasi yang cukup banyak, sehingga masyarakat akan diajak rembukan, namun yang diprioritaskan adalah yang enam lokasi tersebut, karena tanah juga baik dan subur," tuturnya.
Kirim Komentar