Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masa Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Merapi diperpanjang hingga 9 Desember 2010 mendatang. Keputusan ini berdasarkan kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, setelah sebelumnya masa Tanggap Darurat ditetapkan sejak 26 Oktober hingga 25 November 2010.
Menurut Kepala BNPB Syamsul Maarif, perpanjangan masa Tanggap Darurat dilakukan mengingat status Merapi masih pada Level 4 atau Awas disertai adanya potensi ancaman lahar dingin dan awan panas.
"Ditambah lagi cuaca akhir-akhir ini hujan turun cukup deras, sehingga bisa berpotensi memicu banjir lahar. Secara resminya, masa ini akan disampaikan Gubernur DIY dan Jawa Tengah," tuturnya.
Dengan perpanjangan ini, pihak BNPB akan terus memusatkan perhatian kepada para pengungsi korban bencana dengan memberikan pelayanan dalam hal kebutuhan dasar hidup.
Sementara terkait potensi banjir lahar, Syamsul mengatakan saat ini volume material vulkanik sangat besar. Potensi banjir lahar dingin bisa terjadi akibat penyimpangan aliran air sungai yang penuh timbunan material vulkanik.
"Kami sudah bekerjasama dengan Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki saluran air dan tanggul agar tidak menjadi bencana sekunder," terangnya.
Sedangkan untuk mengantisipasi usainya masa Tanggap Darurat nanti, saat ini pihaknya sudah merancang bangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi dan cash for work dimana terdapat sejumlah lahan perkebunan salak yang mati apabila tidak segera ditangani.
"Selain menangani huntara ada juga aset lapangan pekerjaan. Kami bukan ingin membantu pemilik Salak, tetapi menyelamatkan 17.000 lapangan pekerjaan," jelasnya.
Untuk membicarakan persiapan masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB akan mengadakan rapat koordinasi pada Kamis (25/11) malam bersama Gubernur DIY dan Gubernur Jateng dengan mengundang semua bupati dan walikota.
Hingga saat ini, Syamsul Maarif mengatakan bahwa jumlah pengungsi berjumlah 111.000 orang yang tersebar di 707 titik di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Menurut Kepala BNPB Syamsul Maarif, perpanjangan masa Tanggap Darurat dilakukan mengingat status Merapi masih pada Level 4 atau Awas disertai adanya potensi ancaman lahar dingin dan awan panas.
"Ditambah lagi cuaca akhir-akhir ini hujan turun cukup deras, sehingga bisa berpotensi memicu banjir lahar. Secara resminya, masa ini akan disampaikan Gubernur DIY dan Jawa Tengah," tuturnya.
Dengan perpanjangan ini, pihak BNPB akan terus memusatkan perhatian kepada para pengungsi korban bencana dengan memberikan pelayanan dalam hal kebutuhan dasar hidup.
Sementara terkait potensi banjir lahar, Syamsul mengatakan saat ini volume material vulkanik sangat besar. Potensi banjir lahar dingin bisa terjadi akibat penyimpangan aliran air sungai yang penuh timbunan material vulkanik.
"Kami sudah bekerjasama dengan Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki saluran air dan tanggul agar tidak menjadi bencana sekunder," terangnya.
Sedangkan untuk mengantisipasi usainya masa Tanggap Darurat nanti, saat ini pihaknya sudah merancang bangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi dan cash for work dimana terdapat sejumlah lahan perkebunan salak yang mati apabila tidak segera ditangani.
"Selain menangani huntara ada juga aset lapangan pekerjaan. Kami bukan ingin membantu pemilik Salak, tetapi menyelamatkan 17.000 lapangan pekerjaan," jelasnya.
Untuk membicarakan persiapan masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB akan mengadakan rapat koordinasi pada Kamis (25/11) malam bersama Gubernur DIY dan Gubernur Jateng dengan mengundang semua bupati dan walikota.
Hingga saat ini, Syamsul Maarif mengatakan bahwa jumlah pengungsi berjumlah 111.000 orang yang tersebar di 707 titik di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Kirim Komentar