Pemerintah akan gunakan dana siap pakai sebesar Rp 15 miliar untuk program padat karya atau cash for work. Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat di lereng Merapi ini akan digelar mulai Senin, 6 Desember 2010.
Kegiatan padat karya ini untuk mendorong peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana Merapi, baik para pengungsi atau penduduk kota yang kehilangan pekerjaan.
"Kami tidak akan memberikan dana kemanusiaan ini dalam bentuk BLT. Program ini sebagai sarana perbaikan infrasturktur pasca erupsi Merapi dengan menggunakan alat sederhana," ujar Koordinator Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat (TPKEM) Sujana Royat.
Dana tersebut akan dicairkan mulai hari ini (6/12) dan diharapkan pada tanggal tersebut sudah dimulai kegiatan di lapangan, khususnya di Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali.
Dana siap pakai Rp 15 miliar ini hanya digunakan untuk program cash for work hingga akhir Desember 2010. Sedangkan untuk tahun 2011, dari Januari hingga April, anggaran akan melibatkan DIPA 17 kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat akan fokus untuk koordinasi di lapangan.
"Jangan sampai ada salah sasaran anggaran ini. Satu kementerian bisa jadi ada dua direktorat jenderal yang terlibat, seperti Kementerian PU yang melibatkan tiga Dirjen dalam kegiatan padat karya ini. Kementerian atau lembaga tersebut akan melakukan program padat karya sesuai dengan sektornya di tahun 2011," tambahnya.
Selain dari anggaran yang akan melibatkan kementerian dan lembaga tersebut, ada lagi hibah dari berbagai lembaga internasional yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar US$ 30 juta untuk dana kemanusiaan.
Namun, dana hibah ini tidak hanya digunakan untuk penanganan korban Merapi, karena bencana di Mentawai dan Wasior juga memanfaatkan dana ini. Dana tersebut akan disalurkan melalui kelompok masyarakat, seperti unit pengelola kegiatan di kecamatan, tim pengelola kegiatan di desa, kelompok swadaya masyarakat.
Bagi yang berkeperntingan, masyarakat bisa mengakses hibah tersebut di kantor UPK PNPM Mandiri. Mereka bisa menghubungi kantor tersebut atau pihak kecamatan untuk bisa didaftar.
Kegiatan padat karya ini untuk mendorong peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana Merapi, baik para pengungsi atau penduduk kota yang kehilangan pekerjaan.
"Kami tidak akan memberikan dana kemanusiaan ini dalam bentuk BLT. Program ini sebagai sarana perbaikan infrasturktur pasca erupsi Merapi dengan menggunakan alat sederhana," ujar Koordinator Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat (TPKEM) Sujana Royat.
Dana tersebut akan dicairkan mulai hari ini (6/12) dan diharapkan pada tanggal tersebut sudah dimulai kegiatan di lapangan, khususnya di Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali.
Dana siap pakai Rp 15 miliar ini hanya digunakan untuk program cash for work hingga akhir Desember 2010. Sedangkan untuk tahun 2011, dari Januari hingga April, anggaran akan melibatkan DIPA 17 kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat akan fokus untuk koordinasi di lapangan.
"Jangan sampai ada salah sasaran anggaran ini. Satu kementerian bisa jadi ada dua direktorat jenderal yang terlibat, seperti Kementerian PU yang melibatkan tiga Dirjen dalam kegiatan padat karya ini. Kementerian atau lembaga tersebut akan melakukan program padat karya sesuai dengan sektornya di tahun 2011," tambahnya.
Selain dari anggaran yang akan melibatkan kementerian dan lembaga tersebut, ada lagi hibah dari berbagai lembaga internasional yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar US$ 30 juta untuk dana kemanusiaan.
Namun, dana hibah ini tidak hanya digunakan untuk penanganan korban Merapi, karena bencana di Mentawai dan Wasior juga memanfaatkan dana ini. Dana tersebut akan disalurkan melalui kelompok masyarakat, seperti unit pengelola kegiatan di kecamatan, tim pengelola kegiatan di desa, kelompok swadaya masyarakat.
Bagi yang berkeperntingan, masyarakat bisa mengakses hibah tersebut di kantor UPK PNPM Mandiri. Mereka bisa menghubungi kantor tersebut atau pihak kecamatan untuk bisa didaftar.
Kirim Komentar