Pemerintah Propinsi DIY menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi korban bencana erupsi Gunung Merapi di DI Yogyakarta akan selesai pada minggu ketiga bulan Desember 2010 ini.
"Untuk dua desa di Plosokerep, Umbulharjo dan Desa Ketingan, Sindumartani minggu ketiga Desember 2010 para pengungsi sudah bisa masuk," kata Kepala Dinas PU-ESDM Propinsi DIY Rani Sjamsinarsi Kamis (9/12).
Sedangkan huntara yang lokasinya di Kuwang, Argomulyo, lanjut Rani, pada Minggu I Januari 2010 diharapkan selesai dan para pengungsi sudah bisa masuk. Sedangkan huntara di Bulaksalak, Wukirsari, diharapkan Minggu ke II Januari 2010.
Kemudian, untuk Banjarsari, Glagaharjo dan Gondang, paling lambat akhir Januari sudah bisa masuk. "Di Gondang jumlahnya 800-an, jadi secara bertahap, kalau selesai masuk. Jadi yang masuk terakhir kita harapkan akhir Januari. Nah itulah schedule kami," paparnya.
Dana pembangunan huntara berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan donor. Selain itu juga dari BNPB dan donor seperti Gerakan Kemanusiaan POSKO Jenggala, Pemirsa TVOne, Media Group, TNI, BAZNAS, Jasa Raharja.
Sementara itu huntara di Plosokerep, Umbulharjo, ada 307 unit sebagai pilot project yang didanai oleh Gerakan Kemanusiaan Posko Jenggala. Untuk seluruh pengungsi dari Kepuharjo yang ada di Gondang 1 dan Gondang 2, Wukirsari, biayanya dari Pemirsa TVOne.
Korban yang dari Glagahhardjo di Banjarsari, huntaranya oleh Media Group (Metro TV). Sedangkan di Desa Bulaksalak, Wukirsari, dibangun oleh beberapa LSM seperti seperti Paguyuban Saras yang membangun sebanyak 30 unit, GK Indonesia 30 unit dan Zakat Umat 30 unit.
Pembangunan satu unit huntara dengan ukuran lebih kurang 36 m2 memerlukan biaya sekitar Rp 7 juta. Perbedaan harga dimungkinkan karena harga dasar yang berbeda dan jarak lokasi mempengaruhi biaya tranportasi bahan.
Meski demikian, harga pembangunan huntara yang telah ditetapkan ini belum termasuk biaya pemasangan instalasi dan penyambungan listrik, biaya pembangunan prasarana dan sarana pendukung seperti land clearing, sistem penyediaan air bersih, jalan lingkungan dan fasilitas umum lainnya.
"Donor membantu dalam bentuk barang (dikerahkan sendiri), Pemerintah Kota Salatiga dalam bentuk uang. Untuk fasilitas umum dan ekonomi sementara diprogramkan dengan dana BNPB melalui Dinas PU-ESDM Provinsi DIY," paparnya.
"Untuk dua desa di Plosokerep, Umbulharjo dan Desa Ketingan, Sindumartani minggu ketiga Desember 2010 para pengungsi sudah bisa masuk," kata Kepala Dinas PU-ESDM Propinsi DIY Rani Sjamsinarsi Kamis (9/12).
Sedangkan huntara yang lokasinya di Kuwang, Argomulyo, lanjut Rani, pada Minggu I Januari 2010 diharapkan selesai dan para pengungsi sudah bisa masuk. Sedangkan huntara di Bulaksalak, Wukirsari, diharapkan Minggu ke II Januari 2010.
Kemudian, untuk Banjarsari, Glagaharjo dan Gondang, paling lambat akhir Januari sudah bisa masuk. "Di Gondang jumlahnya 800-an, jadi secara bertahap, kalau selesai masuk. Jadi yang masuk terakhir kita harapkan akhir Januari. Nah itulah schedule kami," paparnya.
Dana pembangunan huntara berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan donor. Selain itu juga dari BNPB dan donor seperti Gerakan Kemanusiaan POSKO Jenggala, Pemirsa TVOne, Media Group, TNI, BAZNAS, Jasa Raharja.
Sementara itu huntara di Plosokerep, Umbulharjo, ada 307 unit sebagai pilot project yang didanai oleh Gerakan Kemanusiaan Posko Jenggala. Untuk seluruh pengungsi dari Kepuharjo yang ada di Gondang 1 dan Gondang 2, Wukirsari, biayanya dari Pemirsa TVOne.
Korban yang dari Glagahhardjo di Banjarsari, huntaranya oleh Media Group (Metro TV). Sedangkan di Desa Bulaksalak, Wukirsari, dibangun oleh beberapa LSM seperti seperti Paguyuban Saras yang membangun sebanyak 30 unit, GK Indonesia 30 unit dan Zakat Umat 30 unit.
Pembangunan satu unit huntara dengan ukuran lebih kurang 36 m2 memerlukan biaya sekitar Rp 7 juta. Perbedaan harga dimungkinkan karena harga dasar yang berbeda dan jarak lokasi mempengaruhi biaya tranportasi bahan.
Meski demikian, harga pembangunan huntara yang telah ditetapkan ini belum termasuk biaya pemasangan instalasi dan penyambungan listrik, biaya pembangunan prasarana dan sarana pendukung seperti land clearing, sistem penyediaan air bersih, jalan lingkungan dan fasilitas umum lainnya.
"Donor membantu dalam bentuk barang (dikerahkan sendiri), Pemerintah Kota Salatiga dalam bentuk uang. Untuk fasilitas umum dan ekonomi sementara diprogramkan dengan dana BNPB melalui Dinas PU-ESDM Provinsi DIY," paparnya.
Kirim Komentar