Perhelatan akbar seni rupa Jogja, Biennale Jogja dirasa membutuhkan sebuah lembaga permanen yang khususnya untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan seni rupa dua tahunan tersebut.
Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Biennale Jogja X-2009, Butet Kertaredjasa dan sejumlah anggota tim formatur Biennale Jogja ketika bertemu dengan Komisi D DPRD DIY yang membidangi masalah kebudayaan di Kantor DPRD DIY, Jl. Malioboro Yogyakarta, Jumat (15/1).
Butet mengatakan, setelah hampir sekitar 21 tahun berjalan dengan kepanitiaan kecil, saat ini Biennle Jogja sudah saatnya mempunyai lembaga permanen agar lebih berwibawa. Menurutnya, kepanitiaan kecil tidaklah cukup untuk menjalankan kegiatan sebesar Biennale.
"Saya yakin dengan lembaga permanen Biennale akan lebih bermanfaat tak hanya bagi dunia seni rupa di Jogja, tapi juga bagi kesejahteraan masyarakat Jogja yakni dengan turut berperan dalam mendatang wisatawan," katanya.
Salah satu tim formatur Suwarno Wisetrotomo menegaskan, penyelenggaraan Biennale tak dipungkiri membutuhkan dana yang cukup besar. Dan selama ini kami menggunakan dana sendiri dan dari sejumlah sponsor yang jumlahnya belum bisa dikatakan cukup. Selain itu, dengan sebuah lembaga khususn Biennlae, penyelenggaraan kegiatan pun bisa lebih profesional.
"Dana sejumlah Rp 100 juta dari pemerintah selama ini kiranya ngga cucuk untuk menjalankan sebuah kegiatan akbar selama satu bulan seperti Biennle Jogja yang membutuhkan dana lebih dari Rp 1 miliar untuk sekali penyelenggaraan," ujarnya seraya menyatakan bahwa Biennale Jogja sudah mencapai level internasional dengan diliput oleh sejumlah media internasional.
Sementara menurut anggota tim formatur Biennale Jogja lainnya Yustina Nugrahaeni, lembaga Biennale harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah DIY dengan beranggotakan wakil pemerintah daerah dan wakil lembaga seni yang empunyai masa kerja selama empat hingga enam tahun.
"Idealnya, nanti jika terbentuk lembaga, Biennale bisa menjadi sebuah brand bagi Kota Jogja untuk lebih dikenal di dunia internasional. Tak hanya mewadahi kepentingan seniman, tapi juga meningkatkan perekonomian serta mendatangkan wisatawan ke Jogja," tandasnya.
Biennale Jogja, menurut perupa Tita Rubi, mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah kegiatan yang akan menjadi barometer seni di dunia, khususnya di Asia. Menurutnya, Jogja adalah gudangnya seniman. Lebih dari setengah seniman Indonesia di Jogja. Dan lebih dari 80 persen transaksi produk karya seni Indonesia berada di Jogja.
"Jika didukung pemerintah, bukan mustahil Biennale Jogja bisa seperti Biennale Havana bahkan Biennale Venezia yang sangat mendunia karena dikelola secaraprofesional dan didukung penuh oleh pemerintah," tegasnya.
Setelah menyimak yang disampaikan oleh tim formatur Biennale Jogja, salah satu anggota Komisi D DPRD DIY, Erwin Nizar menyatakan dukungannya secara penuh terhadap pembentukan lembaga Biennale yang menurutnya tak bisa dinafikkan keberadaannya.
"Saya setuju dengan pembentukan lembaga Biennale. Malahan, dana Rp 1 miliar untuk sekali penyelenggaraan itu bukan dana yang besar untuk sebuah visi besar seperti Biennale Jogja," tandasnya.
Setelah mendengarkan pendapat dan paparan yang diberikan sejumlah anggota Komisi D, Ketua Komisi D DPRD DIY Nuryadi menyatakan bahwa pihaknya menyetujui dan menerima apa yang disuarakan oleh tim formatur Biennale Jogja terkait pembentukan lembaga permanen untuk Biennale Jogja.
"Kami dari Komisi D DPRD DIY secara tegas menyetujui dan mendukung usul pembentukan lembaga permanen untuk Biennale Jogja. Selanjutnya nanti kami akan mengusulkan kepada pimpinan dewan agar menggelar rapat koordinasi dengan komisi D, Komisi A, pihak eksekutif, dan tentunya tim formatur terkait pembentukan lembaga permanen Biennlae Jogja," jelasnya.
Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Biennale Jogja X-2009, Butet Kertaredjasa dan sejumlah anggota tim formatur Biennale Jogja ketika bertemu dengan Komisi D DPRD DIY yang membidangi masalah kebudayaan di Kantor DPRD DIY, Jl. Malioboro Yogyakarta, Jumat (15/1).
Butet mengatakan, setelah hampir sekitar 21 tahun berjalan dengan kepanitiaan kecil, saat ini Biennle Jogja sudah saatnya mempunyai lembaga permanen agar lebih berwibawa. Menurutnya, kepanitiaan kecil tidaklah cukup untuk menjalankan kegiatan sebesar Biennale.
"Saya yakin dengan lembaga permanen Biennale akan lebih bermanfaat tak hanya bagi dunia seni rupa di Jogja, tapi juga bagi kesejahteraan masyarakat Jogja yakni dengan turut berperan dalam mendatang wisatawan," katanya.
Salah satu tim formatur Suwarno Wisetrotomo menegaskan, penyelenggaraan Biennale tak dipungkiri membutuhkan dana yang cukup besar. Dan selama ini kami menggunakan dana sendiri dan dari sejumlah sponsor yang jumlahnya belum bisa dikatakan cukup. Selain itu, dengan sebuah lembaga khususn Biennlae, penyelenggaraan kegiatan pun bisa lebih profesional.
"Dana sejumlah Rp 100 juta dari pemerintah selama ini kiranya ngga cucuk untuk menjalankan sebuah kegiatan akbar selama satu bulan seperti Biennle Jogja yang membutuhkan dana lebih dari Rp 1 miliar untuk sekali penyelenggaraan," ujarnya seraya menyatakan bahwa Biennale Jogja sudah mencapai level internasional dengan diliput oleh sejumlah media internasional.
Sementara menurut anggota tim formatur Biennale Jogja lainnya Yustina Nugrahaeni, lembaga Biennale harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah DIY dengan beranggotakan wakil pemerintah daerah dan wakil lembaga seni yang empunyai masa kerja selama empat hingga enam tahun.
"Idealnya, nanti jika terbentuk lembaga, Biennale bisa menjadi sebuah brand bagi Kota Jogja untuk lebih dikenal di dunia internasional. Tak hanya mewadahi kepentingan seniman, tapi juga meningkatkan perekonomian serta mendatangkan wisatawan ke Jogja," tandasnya.
Biennale Jogja, menurut perupa Tita Rubi, mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah kegiatan yang akan menjadi barometer seni di dunia, khususnya di Asia. Menurutnya, Jogja adalah gudangnya seniman. Lebih dari setengah seniman Indonesia di Jogja. Dan lebih dari 80 persen transaksi produk karya seni Indonesia berada di Jogja.
"Jika didukung pemerintah, bukan mustahil Biennale Jogja bisa seperti Biennale Havana bahkan Biennale Venezia yang sangat mendunia karena dikelola secaraprofesional dan didukung penuh oleh pemerintah," tegasnya.
Setelah menyimak yang disampaikan oleh tim formatur Biennale Jogja, salah satu anggota Komisi D DPRD DIY, Erwin Nizar menyatakan dukungannya secara penuh terhadap pembentukan lembaga Biennale yang menurutnya tak bisa dinafikkan keberadaannya.
"Saya setuju dengan pembentukan lembaga Biennale. Malahan, dana Rp 1 miliar untuk sekali penyelenggaraan itu bukan dana yang besar untuk sebuah visi besar seperti Biennale Jogja," tandasnya.
Setelah mendengarkan pendapat dan paparan yang diberikan sejumlah anggota Komisi D, Ketua Komisi D DPRD DIY Nuryadi menyatakan bahwa pihaknya menyetujui dan menerima apa yang disuarakan oleh tim formatur Biennale Jogja terkait pembentukan lembaga permanen untuk Biennale Jogja.
"Kami dari Komisi D DPRD DIY secara tegas menyetujui dan mendukung usul pembentukan lembaga permanen untuk Biennale Jogja. Selanjutnya nanti kami akan mengusulkan kepada pimpinan dewan agar menggelar rapat koordinasi dengan komisi D, Komisi A, pihak eksekutif, dan tentunya tim formatur terkait pembentukan lembaga permanen Biennlae Jogja," jelasnya.
Kirim Komentar