Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Luthfi Ganna Sukardi melakukan kunjungan kerja di Pemkot Yogyakarta, Rabu (17/3).
Kunjungan tersebut untuk melihat perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tim KPK diterima oleh Walikota Herry Zudianto beserta jajaran Pemkot Yogyakarta di ruang utama bawah Balaikota Yogyakarta.
"Pada buku biru KPK berisi model-model pelayanan publik terbaik di Indonesia, Yogyakarta termasuk salah satu diantara sembilan kota yang dijadikan model tersebut. Selain Kota Jogja, ada juga Kabupaten Solok, Kabupaten Jembrana, Propinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen. Model dibeberapa kota ini dijadikan best practice untuk disebarkan ke daerah lain di Indonesia," kata Luthfi.
"Kami ingin mengunjungi kembali saat ini untuk melihat perkembangannya sekarang. Karena di beberapa daerah lain yang dijadikan ikon best practice ada daerah-daerah yang terlihat stagnan bahkan menurun. Saya melihat di Jogja ada beberapa pembaharuan sejak 2006 lalu, dan berharap masih menjadi ikon dan ada inovasi gebrakan-gebrakan inovatif di Jogja akan kita ungkapkan lagi sebagai bahan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah lain. Jogja dijadikan contoh dan sudah diikuti serta diterapkan di daerah lain," jelasnya
Menurut Luthfi pihaknya berharap bila daerah lain mengikuti Jogja, maka sudah seharusnya Jogja juga terus meningkat. Sehingga nanti ada inovasi baru lagi yang bisa disebarkan ke daerah lain. Dalam kunjungan ini, ada empat sektor yang dilihat tim KPK tersebut, yakni sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, perijinan dan pengelolaan SDM. Juga dilakukan monitoring langsung ke instansi terkait empat sektor tersebut.
Sementara itu Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari terbukanya saluran komunikasi. Karena itu pihaknya membuka seluas-luasnya semua saluran komunikasi. Good governance tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya dukungan masyarakat. Pemerintahmemerlukan masukan saran dan informasi dari masyarakat. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat bisa saling asih asah dan asuh.
"Saya membuka saluran komunikasi yang seluas-luasnya, baik melalui UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan), berbagai talkshow yang digelar melalui media elektronik, bahkan juga saya membuka komunikasi dengan masyarakat melalui Facebook," ujarnya.
Kunjungan tersebut untuk melihat perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tim KPK diterima oleh Walikota Herry Zudianto beserta jajaran Pemkot Yogyakarta di ruang utama bawah Balaikota Yogyakarta.
"Pada buku biru KPK berisi model-model pelayanan publik terbaik di Indonesia, Yogyakarta termasuk salah satu diantara sembilan kota yang dijadikan model tersebut. Selain Kota Jogja, ada juga Kabupaten Solok, Kabupaten Jembrana, Propinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen. Model dibeberapa kota ini dijadikan best practice untuk disebarkan ke daerah lain di Indonesia," kata Luthfi.
"Kami ingin mengunjungi kembali saat ini untuk melihat perkembangannya sekarang. Karena di beberapa daerah lain yang dijadikan ikon best practice ada daerah-daerah yang terlihat stagnan bahkan menurun. Saya melihat di Jogja ada beberapa pembaharuan sejak 2006 lalu, dan berharap masih menjadi ikon dan ada inovasi gebrakan-gebrakan inovatif di Jogja akan kita ungkapkan lagi sebagai bahan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah lain. Jogja dijadikan contoh dan sudah diikuti serta diterapkan di daerah lain," jelasnya
Menurut Luthfi pihaknya berharap bila daerah lain mengikuti Jogja, maka sudah seharusnya Jogja juga terus meningkat. Sehingga nanti ada inovasi baru lagi yang bisa disebarkan ke daerah lain. Dalam kunjungan ini, ada empat sektor yang dilihat tim KPK tersebut, yakni sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, perijinan dan pengelolaan SDM. Juga dilakukan monitoring langsung ke instansi terkait empat sektor tersebut.
Sementara itu Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari terbukanya saluran komunikasi. Karena itu pihaknya membuka seluas-luasnya semua saluran komunikasi. Good governance tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya dukungan masyarakat. Pemerintahmemerlukan masukan saran dan informasi dari masyarakat. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat bisa saling asih asah dan asuh.
"Saya membuka saluran komunikasi yang seluas-luasnya, baik melalui UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan), berbagai talkshow yang digelar melalui media elektronik, bahkan juga saya membuka komunikasi dengan masyarakat melalui Facebook," ujarnya.
Kirim Komentar