Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta Achmad Charris Zubair menegaskan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam konstitusi NKRI merupakan bagian yang tidak boleh diamandemen.
Menurutnya, posisi dan statusnya sama dengan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal penting dalam UUD 1945 yang tidak boleh dirubah, karena merupakan bagian yang fundamental dari berdirinya Republik Indonesia.
"Kalau pada titik-titik strategis itu diubah dan diutak-utik bisa bermakna bahwa hakikat dan keberadaan Republik Indonesia akan mengalami perubahan secara fundamental," tuturnya di Yogyakarta, Selasa (14/12).
Baginya, sebuah undang-undang atau rencana Undang-Undang tidak boleh bertentangan, menentang atau mengingkari kenyataan tersebut. Jika kemudian terbukti ada yang mengkhianati substansi tersebut, maka hal itu akan batal demi hukum dan wajib ditolak oleh rakyat khususnya Yogyakarta.
Sementara terkait gonajng-ganjing RUUK DIY yang belum juga kelar, Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan kenyamanan dan ketentaraman budaya di DIY.
"Pemerintah Pusat harus menghentikam segala upaya untuk mempermainkan, menghentikan segala kegiatan untuk menganiaya dan mendzalimi warga, masyarakat dan Kraton Yogyakarta," tegasnya.
Bahkan, Achmad Charris Zubair juga menuntut agar seluruh kegiatan yang bermakna menghina dan menginjak-injak sejarah dan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII hendaknya dihentikan secepatnya.
Pihaknya menuntut, demi masa depan DIY dan Republik Indonesia, pemerintah pusat harus mengembalikan keistimewaan DIY sebagaimana mestinya seperti pada amanat konstitusi yang dirumuskan pada tahun 1945.
Menurutnya, posisi dan statusnya sama dengan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal penting dalam UUD 1945 yang tidak boleh dirubah, karena merupakan bagian yang fundamental dari berdirinya Republik Indonesia.
"Kalau pada titik-titik strategis itu diubah dan diutak-utik bisa bermakna bahwa hakikat dan keberadaan Republik Indonesia akan mengalami perubahan secara fundamental," tuturnya di Yogyakarta, Selasa (14/12).
Baginya, sebuah undang-undang atau rencana Undang-Undang tidak boleh bertentangan, menentang atau mengingkari kenyataan tersebut. Jika kemudian terbukti ada yang mengkhianati substansi tersebut, maka hal itu akan batal demi hukum dan wajib ditolak oleh rakyat khususnya Yogyakarta.
Sementara terkait gonajng-ganjing RUUK DIY yang belum juga kelar, Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan kenyamanan dan ketentaraman budaya di DIY.
"Pemerintah Pusat harus menghentikam segala upaya untuk mempermainkan, menghentikan segala kegiatan untuk menganiaya dan mendzalimi warga, masyarakat dan Kraton Yogyakarta," tegasnya.
Bahkan, Achmad Charris Zubair juga menuntut agar seluruh kegiatan yang bermakna menghina dan menginjak-injak sejarah dan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII hendaknya dihentikan secepatnya.
Pihaknya menuntut, demi masa depan DIY dan Republik Indonesia, pemerintah pusat harus mengembalikan keistimewaan DIY sebagaimana mestinya seperti pada amanat konstitusi yang dirumuskan pada tahun 1945.
Kirim Komentar